Jumat, 29 November 2013

Analisis Undang-Undang No.5 Tahun 2011 Sebagai Upaya Peningkatan Profesionalisme Auditor


Atestasi merupakan jasa utama yang diberikan akuntan publik untuk memberikan opini berkaitan dengan asersi yang dibuat manajemen pada laporan keuangan yang diterbitkannya. Hasil dari jasa akuntan publik inilah yang nantinya akan digunakan oleh publik dalam pengambilan keputusan ekonomi. Akuntan publik dalam hal ini berperan dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan dan laporan keuangan yang dipublikasikan oleh sebuah entitas. Akuntan publik juga merupakan penunjang terwujudnya stabilitas sistem keuangan yang merupakan salah satu syarat terselenggaranya pasar yang efisien.

Hal-hal inilah yang merupakan alasan perlunya dibentuk Undang-undang No. 5 tahun 2011 tentang akuntan publik, selain belum adanya aturan setingkat undang-undang yang mengatur profesi akuntan publik, dimana di beberapa negara lainnya, profesi ini lazimnya diatur dalam peraturan setingkat undang-undang.

Secara spesifik, dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa tujuan dibentuknya undang-undang ini adalah untuk melindungi kepentingan publik, mendukung perekonomian yang sehat, efisien dan transparan, memelihara integritas profesi akuntan publik, meningkatkan kompetensi dan kualitas profesi akuntan publik, serta melindungi kepentingan profesi akuntan publik sesuai dengan standar dan kode etik profesi.

Undang-undang akuntan publik ( UUAP )  ini terdiri atas 16 bab dan 62 pasal, yang berisi ketentuan umum, terutama yang menjelaskan definisi akuntan publik. Bab yang lain berbicara tentang pengaturan mengenai bidang jasa profesi akuntan publik, pengaturanyang berkenaan dengan akuntan publik yang antara lain mengatur ketentuan – ketentuan mengenai perizinan, perpanjangan izin, izin akuntan publik asing, penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu, pengunduran diri, dan tidak berlakunya izin.

Dampak nyata dari penerapan UndangUndang ini adalah akuntan publik mulai berhati-hati dalam melaksanakan penugasan dan memberikan opininya. Hal ini disebabkan adanya aturan pidana bagi pelaku tindak pidana yang tercantum dalam Undang-Undang akuntan publik. Dengan demikian akuntan publik akan terpacu untuk bertindak secara lebih profesional dan independen dalam menjalankan profesinya. Di sisi yang lain penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang akuntan publik juga dimaksudkan untuk melindungi profesi akuntan publik, yaitu dengan adanya kepastian hukum berkaitan dengan adanya rumusan-rumusan yang jelas tentang bentukbentuk yang termasuk dalam kategori tindakan pidana yang dilakukan oleh akuntan publik. Setidaknya dengan adanya Undang-Undang ini dapat meminimalisir akuntan publik gadungan atau palsu untuk dapat beroperasi di wilayah Indonesia dengan leluasa.









sumber :
OPTIMALISASI PROFESIONALISME AUDITOR MELALUI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2011 oleh Atika Jauharia Hatta H Program Studi Akuntansi-STIE YKPN Yogyakarta