Selasa, 03 Juli 2012

sejauh manakah UU perlindungan konsumen ditegakan

Perlindungan konsumen di negara Indonesia masih merupakan hal yang kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu, dalam mengantisipasi produk-produk barang atau jasa yang merugikan atau mencelakakan konsumen, sebagian negara disertai perdagangan bebas telah mengintroduksi doktrin product liability dalam tata hukumnya, seperti halnya dinegara Jepang, Undang-Undang No. 85 Tahun 1994 tentang Product Liability mencantumkan empat kategori atau kelompok produsen, yaitu pembuat barang, importir, orang yang menuliskan namanya dalam produk sebagai produsen atau importer, seseorang yang menempatkan namanya pada produk.
Penerapan doktrin strict product liability, diperoleh kesimpulan bahwa distributor produk dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kerugian yang diderita konsumen walaupun distributor tersebut bukan produsen yang membuat barang, tetapi hanya karena mengemas kembali produk tersebut dan tidak memberikan instruksi atau petunjuk penggunaan bagi konsumen untuk menggunakan produk tersebut dengan aman. Realitas penegakan hukum menunjukkan bahwa secara sadar atau tidak disadari hukum melegitimasi ketidakadilan sosial ekonomi, misalkan struktur hukum sangat memungkinkan pengusaha atau produsen menindas konsumen sebagai salah satu pelaku ekonomi.
Melalui doktrin tersebut, telah terjadi deregulasi doktrin perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata ) yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut. Untuk dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasar Pasal 1365 KUHPerdata, suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
a.       Adanya perbuatan melawan hukum;
b.      Adanya unsur kesalahan;
c.       Adanya kerugian;
d.      Adanya hubungan sebab akibat yang menunjukkan bahwa adanya kerugian disebabkan oleh kesalahan seseorang.
Adanya unsur melawan hukum dimana suatu perbuatan melawan hukum memenuhi unsur-unsur berikut : (1) Bertentangan dengan hak orang lain; (2) Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri; (3) Bertentangan dengan kesusilaan; (4) Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda. Unsur-unsur ini pada dasarnya bersifat alternatif, artinya untuk memenuhi bahwa suatu perbuatan melawan hukum, tidak harus dipenuhi semua unsur tersebut. Jika suatu perbuatan sudah memenuhi salah satu unsur saja, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam perkara ini, perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tergugat adalah yang bertentangan dengan hak orang lain dan kewajiban hukumnya sendiri.
Sehingga semakin menyeimbangkan kedudukan dan peran konsumen terhadap pengusaha, sekalipun salah satu asas negara hukum telah menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama/seimbang dimata hukum. Dalam hubungannya dengan perdagangan bebas, bila kita tidak mampu menangkap atau menjabarkan pesan-pesan “tersembunyi” dari era perdagangan bebas, maka cepat atau lambat konsumen Indonesia akan mengalami/menghadapi persoalan yang makin kompleks dalam mengkonsumsi produk barang dan jasa yang semakin beraneka ragam.
Terminologi product liability masih tergolong baru dalam doktrin ilmu hukum di Indonesia. Ada yang menterjemahkannya sebagai “Tanggung gugat produk” dan ada pula yang menterjemahkannya sebagai “Tanggung jawab produk”. Guna memudahkan pembahasan, penulis akan lebih banyak menggunakan istilah aslinya tanpa mengurangi makna atau substansinya. Berikut ini dikutipkan beberapa pengertian atau rumusannya menurut Black’s Law Dictionary product liability refers to the legal liability of manufacturers and sellers to compensate buyers, users and even bystanders, for damages or injuries suffered because of defects in good purchased. A tort which makes a manufacturer liable if his product has a defective condition that makes it unreasonably dangerous to the user or consumer.
Sedangkan pengertian Produktenaansprakelikeheid adalah tanggung jawab pemilik pabrik untuk barang-barang yang dihasilkannya, misal yang berhubungan dengan kesehatan pembeli, pemakai (konsumen) atau keamanan produk. Ius Constituendum diberikan pengertian sebagai kaidah hukum yang dicita-citakan berlaku di suatu negara . Dalam konteks tulisan sederhana ini, doktrin product liability diharapkan dapat diintroduksi dalam doktrin perbuatan melawan hukum (tort) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tanggung jawab produk adalah istilah yang dialih bahasakan dari product liability, berbeda dengan ajaran pertanggung jawaban hukum pada umumnya dimana tanggung jawab produk disebabkan oleh keadaan tertentu produk (cacat atau membahayakan orang lain) adalah tanggung jawab mutlak produsen yang disebut dengan strict liability.
Dengan diterapkannya tanggung jawab mutlak ini, produsen telah dianggap bersalah atas terjadinya kerugian kepada konsumen akibat produk cacat bersangkutan, kecuali apabila ia (produsen) dapat membuktikan sebaliknya bahwa kerugian itu bukan disebabkan oleh produsen. Pada umumnya ganti rugi karena adanya cacat barang itu sendiri adalah tanggung jawab penjual. Hal ini berarti kerugian pada barang yang dibeli, konsumen dapat mengajukan tuntutan berdasarkan adanya kewajiban produsen untuk menjamin kualitas suatu produk. Tuntutan ini dapat berupa pengembalian barang sambil menuntut kembali harga pembelian, atau penukaran barang yang baik mutunya. Tuntutan ganti rugi ini dapat ditujukan kepada produsen dan juga kepada penjual sebagai pihak yang menyediakan jasa untuk menyalurkan barang/produk dari produsen kepada pihak penjual (penyalur) berkewajiban menjamin kualitas produk yang mereka pasarkan.
Yang dimaksud dengan jaminan atas kualitas produk ini adalah suatu jaminan atau garansi bahwa barang-barang yang dibeli akan sesuai dengan standar kualitas produk tertentu. Jika standar ini tidak terpenuhi maka pembeli atau konsumen dapat memperoleh ganti rugi dari pihak produsen/penjual. Pasal 1504 KUPerdata mewajibkan penjual untuk menjamin cacat yang tersembunyi yang terdapat pada barang yang dijualnya. Cacat itu mesti cacat yang sungguh-sungguh bersifat sedemikian rupa yang menyebabkan barang itu tidak dapat dipergunakan dengan sempurna, sesuai dengan keperluan yang semestinya dihayati oleh benda sendiri. Atau cacat itu mengakibatkan berkurangnya manfaat benda tersebut dari tujuan pemakaian yang semestinya. Mengenai masalah apakah penjual mengetahui atau tidak akan adanya cacat tersebut tidak menjadi persoalan (Pasal 1506 KUHPerdata) baik dia mengetahui atau tidak penjual harus menjamin atas segala cacat yang tersembunyi pada barang yang dijualnya.
Menurut Prof. Subekti dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata : perkataan tersembunyi ini harus diartikan bahwa adanya cacat tersebut tidak mudah dilihat oleh seseorang pembeli yang terlampau teliti, sebab adalah mungkin sekali bahwa orang yang sangat teliti akan menemukan adanya cacat tersebut. Terhadap cacat yang mudah dilihat dan sepatutnya pembeli dapat melihat tanpa susah payah, maka terhadap cacat yang sedemikian penjual tidak bertanggung jawab. Karena terhadap cacat yang demikian harus menjadi tanggung jawab konsumen (pembeli). Disinilah berlaku prinsip bahwa pembeli bertanggung jawab sendiri atas cacat yang secara normal patut diketahui dan mudah dilihat. Dengan demikian suatu cacat yang objektif mudah dilihat secara normal tanpa memerlukan pemeriksaan yang seksama dari ahli, adalah cacat yang tersembunyi.
Terhadap adanya cacat-cacat yang tersembunyi pada barang yang dibeli, pembeli (konsumen) dapat mengajukan tuntutan atau aksi pembatalan jual beli, dengan ketentuan tersebut dimajukan dalam waktu singkat, dengan perincian sebagaimana yang ditentukan Pasal 1508 KUHPerdata : 1) Kalau cacat tersebut dari semula diketahui oleh pihak penjual, maka penjual wajib mengembalikan harga penjualan kepada pembeli dan ditambah dengan pembayaran ganti rugi yang terdiri dari ongkos, kerugian dan bunga; 2) Kalau cacat ini benar-benar memang tidak diketahui oleh penjual, maka penjual hanya berkewajiban mengembalikan harga penjualan serta biaya-biaya (ongkos yang dikeluarkan pembeli waktu pembelian dan penyerahan barang); 3) Kalau barang yang dibeli musnah sebagai akibat yang ditimbulkan oleh cacat yang tersembunyi, maka penjual tetap wajib mengembalikan harga penjualan kepada pembeli.
Terkecuali apabila penjual telah meminta diperjanjikan tidak menanggung sesuatu apapun dalam hal adanya cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya (Pasal 1506), maka hal itu berarti bahwa adanya cacat tersembunyi pada barang yang dibeli menjadi resiko pembeli sendiri. Misalnya pada penjualan barang-barang yang menurut sifatnya mudah rusak, seperti penjualan barang pecah belah (gelas, piring dan sebagainya), apabila penjualan tersebut dalam jumlah yang besar, maka apabila penjual telah meminta diperjanjikan tidak menanggung suatu apapun dalam hal adanya cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya, dan pihak pembeli telah menyanggupinya, maka hal ini berarti bahwa adanya cacat tersembunyi pada barang yang dibeli menjadi resiko pembeli sendiri.
Klausula itu memang diperbolehkan oleh ketentuan dalam Pasal 1493 KUHPerdata yang menyatakan : Kedua belah pihak diperbolehkan dengan persetujuan-persetujuan istimewa, memperluas atau mengurangi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ini; bahwa mereka diperbolehkan mengadakan persetujuan/perjanjian bahwa si penjual tidak akan diwajibkan menanggung sesuai apapun. Dalam hal adanya jaminan kecocokan atau kelayakan, maka biasanya dituntut agar barang itu : a. Sama dengan barang yang pada umumnya disebut sebagai barang itu (sama dengan barang-barang sejenisnya); b. Mempunyai kualitas biasa kecuali dinyatakan tidak; c. Layak dipakai untuk keperluan biasa; dan d. Harus dibungkus dan diberi lebel yang memadai. Barang itu harus sesuai dengan keterangan yang terdapat pada pembungkus atau lebelnya.
Pertanggung jawaban yang ditentukan dalam Pasal 1367 ayat (1) ini mewajibkan produsen sebagai pihak yang menghasilkan produk untuk menanggung segala kerugian yang mungkin akan disebabkan oleh keadaan barang yang dihasilkan. Produsen menurut hukum bertanggung jawab dan berkewajiban mengadakan pengawasan terhadap produk yang dihasilkannya. Pengawasan ini harus selalu dilakukan secara teliti dan menurut keahlian. Kalau tidak selaku pihak yang menghasilkan produk dapat dianggap lalai, dan kelalaian ini kalau kemudian menyebabkan sakit, cidera atau mati/meninggalnya konsumen pemakai produk yang dihasilkannya, maka produsen harus mempertanggung jawabkannya.
Sekiranya inilah yang dimaksud oleh Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan, bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kerugian yang disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Oleh karena itu, konsumen selaku Penggugat harus dapat membuktikan bahwa produsen telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan itu atas dasar kesalahan produsen sebagai pihak yang menghasilkan produk tersebut. Dalam hal ini ditekankan adalah kesalahan produsen. Bahwa Pasal 1365 BW tidak membedakan hal kesengajaan dari hal kurang berhati-hati melainkan hanya mengatakan, bahwa harus ada kesalahan dipihak pembuat perbuatan melanggar hukum agar sipembuat itu dapat diwajibkan menanggung/membayar ganti kerugian.
Menurut Prof. Wirjono dalam hukum Perdata BW tidak perlu dihiraukan apa ada kesengajaan atau kurang berhati-hati. Dalam hukum pembuktian dikenal suatu prinsip yang disebut prinsip bewijsleer atau ajaran pembuktian yang menyatakan bahwa barangsiapa yang mendalilkan itu kewajiban untuk membuktikan dalil dan peristiwa dimaksud. Terutama dalam kasus tentang barang yang diproduksi secara massal, maka konsumen selaku penggugat membuktikan bahwa produk yang dimaksud dibeli produsen tersebut, siapa yang bertanggung gugat atas tindakan yang lalai tersebut, serta tindakan itu merupakan tindakan yang melanggar hukum dan ada unsur kesalahan serta adanya hubungan sebab akibat yang menimbulkan kerugian dimaksud.
Jadi terhadap kasus tanggung gugat produsen atas produk yang menyebabkan sakit, cidera atau mati/meninggalnya konsumen pemakai produk tersebut memerlukan adanya pembuktian yang dimaksud. Pekerjaan pembuktian ini bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, apalagi bagi seorang konsumen yang awam hukum. Membuktikan bahwa meninggalnya atau menjadi sakitnya seseorang karena suatu makanan misalnya, memerlukan pemeriksaan laboratorium. Ini tentunya memakan biaya, waktu dan tenaga yang tidak sedikit, oleh karena itu pembuktian ini sama sekali tidak mudah atau sederhana.
Ketentuan tentang pembuktian terbalik ini juga diatur dalam KUHPerdata seperti yang terdapat pada Pasal 1244 BW. Dengan menerapkan dasar pemikiran “praduga adanya kesalahan” (persumption of fault) maka beban pembuktian adanya kesalahan menjadi terbalik. Tergugat/produsen diwajibkan untuk membuktikan tidak adanya kesalahan padanya.

( sumber )