Rabu, 28 Maret 2012

Masalah Penegakan Hukum di Indonesia saat ini


Dunia hukum di Indonesia saat ini tengah mendapat sorotan yang tajam dari berbagai kalangan masyarakat. Dan boleh saja bila ingin menyimpulkan bahwa sampai saat ini ternyata belum ada kepastian dan keadilan hukum. Semua masalah yang terjadi terlalu dibesar-besarkan dan terlalu dikecilkan bahkan dibuat menghilang. Seperti contoh kasus pencuri sandal jepit yang terlalu dibesar-besarkan. Dengan kesalahan yang tak seberapa, tanpa proses berkepanjangan, bisa langsung ditindak pidana dengan hukuman sampai bertahun-tahun. Lain halnya dengan permasalahan para koruptor yang terkesan dibuat sekecil mungkin, serumit mungkin, dengan proses yang membuat media massa kian lelah mengikuti rangkaian proses hukumnya sehingga lama kelamaan kian menghilang. Disinilah dimana hukum bisa dikatakan tidak pasti dan tentunya tidak adil.

Bagaimana penegakan hukum di Indonesia bisa adil apabila lembaga penegak hukumnya saja berlaku seenaknya? Banyak para anggota lembaga penegak hukum yang memanfaatkan jabatan. Dari kepolisian kita akan mendengar banyaknya kasus penganiayaan dan pemerasan terhadap seorang tersangka yang dilakukan oknum polisi pada saat proses penyidikan. Terakhir perihal kriminalisasi terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Institusi kejaksaan juga tidak luput dari cercaaan, dengan tidak bisa membuktikannya kesalahan seorang terdakwa di pengadilan, bahkan terakhir muncul satu kasus dimana jaksa gagal melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum yang baik setelah surat dakwaannya dinyatakan tidak dapat diterima. Adanya surat dakwaan yang tidak dapat diterima oleh majelis hakim, menunjukkan bahwa jaksa tersebut telah menjalankan tugasnya dengan dengan tidak profesional dan bertanggung jawab. Ironisnya tidak diterimanya surat dakwaan tersebut disebabkan karena hampir sebagian besar tanda tangan di berita acara pemeriksaan (BAP) merupakan tanda tangan palsu. Akhirnya proses pidana sampai di tangan hakim (pengadilan) untuk diputus apakah terdakwa bersalah atau tidak. Hakim sebagai orang yang dianggap sebagai ujung tombak untuk mewujudkan adanya keadilan, ternyata tidak luput juga dari cercaan masyarakat. Banyaknya putusan yang dianggap tidak adil oleh masyarakat telah menyebabkan adanya berbagai aksi yang merujuk pada kekecewaan pada hukum. Banyaknya kekecewaan terhadap pengadilan (hakim) ini terkait dengan merebaknya isu mafia peradilan yang terjadi di tubuh lembaga berlambang pengayoman tersebut. Institusi yang seharusnya mengayomi hukum ini sempat menyeret nama pimppinan tertingginya sebagai salah satu mafia peradilan. Meskipun kebenarannya sampai saat ini belum terbukti, namun kasus ini menunjukkan bahwa pengadilan masuk sebagai lembaga yang tidak dipercaya oleh masyarakat. Jika kita sudah tidak percaya lagi pada pengadilan, pada institusi mana lagi kita akan meminta keadilan di negeri ini?

Uraian diatas menunjukan betapa memprihatinkan kondisi hukum di Indonesia, Keprihatinan yang mendalam tentunya melihat reformasi hukum yang masih berjalan lambat dan belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pada dasarnya apa yang terjadi akhir-akhir ini merupakan ketiadaan keadilan yang dipersepsi masyarakat. Ketiadaan keadilan ini merupakan akibat dari pengabaian hukum, ketidakhormatan pada hukum, ketidakpercayaan pada hukum serta adanya penyalahgunaan hukum. Sejumlah masalah yang layak dicatat berkenaan dengan bidang hukum antara lain:
-          Sistem peradilan yang dipandang kurang independen dan imparsial
-          Belum memadainya perangkat hukum yang mencerminkan keadilan social
-          Inkonsistensi dalam penegakan hukum
-          Masih adanya intervensi terhadap hukum
-          Lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat
-          Rendahnya kontrol secara komprehensif terhadap penegakan hukum
-          Belum meratanya tingkat keprofesionalan para penegak hukum
-          Proses pembentukan hukum yang lebih merupakan power game yang mengacu pada kepentingan the powerfull daripada the needy.

Setelah melihat kondisi hukum yang terpuruk tersebut maka tidak ada kata lain selain terus mengedepankan reformasi hukum yang telah digagas oleh bangsa ini. Kegiatan reformasi Hukum perlu dilakukan dalam rangka mencapai supremasi hukum yang berkeadilan. Beberapa konsep yang perlu diwujudkan antara lain:
1.   Penggunaan hukum yang berkeadilan sebagai landasan pengambilan keputusan oleh aparatur negara.
2.   Adanya lembaga pengadilan yang independen, bebas dan tidak memihak.
3.   Aparatur penegak hukum yang professional
4.   Penegakan hukum yang berdasarkan prinsip keadilan
5.   Pemajuan dan perlindungan HAM
6.   Partisipasi public
7.   Mekanisme control yang efektif.

Kiranya dalam rangka melakukan reformasi hukum tersebut ada beberapa hal yang harus dilakukan antara lain:
1.   Penataan kembali struktur dan lembaga-lembaga hukum yang ada termasuk sumber daya manusianya yang berkualitas;
2.   Perumusan kembali hukum yang berkeadilan;
3.   Peningkatan penegakkan hukum dengan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum;
4.   Pengikutsertaan rakyat dalam penegakkan hukum;               
5.   Pendidikan publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum; dan
6.   Penerapan konsep Good Governance.

Selain pencegahan, pengejaran dan pengusutan kasus-kasus korupsi, pemerintah harus terus berusaha mengejar aset dan memulihkan kerugian negara. Disamping itu, pemerintah juga harus tetap melanjutkan upaya serupa untuk mengatasi aksi terorisme dan bahaya lainnya yang dapat memecahbelah keutuhan NKRI serta meningkatkan pemberantasan segala kegiatan ilegal, mulai dari penebangan liar (illegal Logging), penangkapan ikan liar (illegal fishing) hingga penambangan liar (illegal mining), baik yang lokal maupun yang transnasional. Dari semua itu kiranya korupsi yang akan menjadi sebuah bahaya laten harus menjadi prioritas utama untuk diberantas. Melihat kenyataan, bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak akan mengalami kemajuan yang begitu pesat, tetapi kemajuan itu akan tetap ada.

Meskipun saat ini kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum masih sangat rendah. Keberanian lembaga-lembaga hukum bangsa ini akan menjadi titik cerah bagi penegakan hukum. Namun selain itu kesadaran masyarakat dalam menaati hukum akan menjadi hal yang mempengaruhi penegakkan hukum di Indonesia. Karena lemahnya penegakan hukum selama ini juga akibat masyarakat yang kurang menaati hukum.